Food for Healthy

Home » My Opinion » Evaluasi Kinerja BPOM dalam Pengawasan Keamanan Pangan

Evaluasi Kinerja BPOM dalam Pengawasan Keamanan Pangan

Hampir genap satu tahun setelah muncul adanya informasi adanya kontaminasi cemaran mikrobia ataupun bahan-bahan kimia berbahaya pada berbagai produk pangan, namun sepertinya tidak ada kejelasan dari pihak terkait mengenai sampai dimana kasus ini ditangani.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku pihak paling bertanggung-jawab, dituntut oleh segenap masyarakat untuk segera menuntaskannya. Hal ini sangat penting, mengingat adanya kasus-kasus semacam cemaran E. sakazakii ataupun bahan kimia berbahaya seperti melamin, borak, ataupun formalin akan terus berulang pada tahun-tahun berikutnya, meski dengan kasus yang berbeda.

Kontaminasi bahan berbahaya dalam makanan
Sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, makanan akan selalu dicari dan diusahakan dengan berbagai cara. Sayangnya, tidak semua cara yang digunakan tersebut berdampak positif bagi kesehatan tubuh. Seringkali pihak produsen lebih mementingkan aspek ekonomi semata, dengan cara meningkatkan volume penjualan produk tanpa memperhatikan sisi kualitas produk maupun higienitas proses pengolahannya.
Dari hasil pemantauan, pelanggaran terhadap UU Pangan No 7 th 1997 yang memuat jaminan atas keamanan produk yang dipasarkan kepada masyarakat, lebih banyak dilakukan oleh produsen kelas kecil-menengah. Hal ini mengingat belum adanya nama jual (brand image) sehinga seakan-akan mereka bebas menambah-kurangkan ingredient dengan BTM (Bahan Tambahan Makanan) tanpa ukuran tertentu, asalkan tujuan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi (lebih menarik, enak dan awet) tercapai. Apabila ketiadaan informasi yang benar menjadi kambing hitam, sepertinya perlu diragukan mengingat akses informasi saat ini yang seakan sudah tak berbatas. Kecuali bagi masyarakat terpencil atau pedalaman yang kurang sekali dalam menerima sosialiasi, misalnya tentang cara produksi obat dan makanan yang baik (CPOB).
Bagi perusahaan besar, tentu tidak otomatis menjadi berlenggang tangan, mengingat peluang terjadinya pencemaran makanan juga dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Mulai dari sumber bahan baku, proses penyaluran, pengolahan, sampai distribusi kembali kepada masyarakat. Masih segar dalam memori, tentang kasus kesengajaan penambahan melamin oleh oknum penyalur bahan baku susu segar di Cina, hal ini juga bisa terjadi di Indonesia.

Sumber kontaminan
Tidak dapat dipastikan dengan mudah untuk menelusur terjadinya kontaminasi bahan berbahaya dalam produk pangan, termasuk produk obat-obatan (obat tradisional dan kosmetika). Dengan panjangnya proses produksi, mulai dari bahan baku hingga pengemasan dan distribusi, tentunya sangat banyak kemungkinan terjadinya titik kritis tercampurnya bahan berbahaya tersebut. Akan tetapi dua hal yang dapat dipastikan ialah apakah adanya kontaminan tersebut disengaja ditambahkan atau sebaliknya tanpa disengaja. Namun meskipun tanpa kesengajaan, tetap saja pelaku yang terlibat perlu ditindak sesuai hukum dan prosedur yang berlaku.
Dari hasil pengamatan, sumber utama kontaminasi pada produk pangan hampir dapat dipastikan berasal dari 3 (tiga) macam sumber, yaitu kimia, mikrobiologi, dan fisik. Bahan-bahan kimia berbahaya yang sering ditambahkan oleh masyarakat tanpa mengenal ukuran, diantaranya ialah formalin pada tahu dan mie basah, borak pada kerupuk dan bakso, pewarna makanan yang dilarang (rhodamin B dan methanil yellow) pada terasi dan aneka macam jajanan anak sekolah termasuk es limun (minuman ringan) serta pestisida dan pengawet lainnya pada produk-produk olahan awetan, seperti ikan asin.
Adapun sumber kontaminan berupa mikrobia dan fisik (logam, kerikil, dsb) dapat terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor kecerobohan dari pihak produsennya, yaitu tidak diterapkannya prinsip sanitasi yang baik dalam proses produksi. Selain itu, faktor ketidak-tahuan dari konsumen, terutama anak-anak dan orang tua seringkali juga menjadi penyebab terjadinya peristiwa keracunan (food borne disease). Dari berbagai kasus keracunan yang ada, hampir sebagian besar menimpa anak-anak serta konsumsi masal (pesta, prasmanan dan nasi bungkus).
Dengan melihat sumber terjadinya kontaminasi pada produk pangan, diharapkan dapat menjadi landasan yang tepat bagi BPOM dalam bertindak, yaitu dalam memberantas dan mencegah terjadinya kontaminasi yang disengaja dari bahan kimia berbahaya serta meminimalisir terjadinya keracunan pangan yang tidak disengaja dari kontaminan mikrobia dan fisik.

Kerjasama lintas sektoral
Sebagai bagian dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), tentu dalam melakukan tugasnya tidak bisa sendiri. Perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang terkait dengan distribusi, hukum dan pemberdayaan masyarakat. Dari ketiga sektor itu, semuanya perlu dipandang sama tingkat kepentingannya. Pertama, jalur distribusi merupakan pintu gerbang pertama dapat beredarnya suatu produk di masyarakat. Apabila dari wilayah ini telah dapat dikendalikan, tentu akan meminimalisir resiko beredarnya produk pangan (termasuk obat-obatan) yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Kedua, adanya proses hukum yang berkesinambungan. Saat ini peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Badan POM saat ini hanya sampai pada melakukan penyidikan. Disisi lain, terputusnya proses pengusutan suatu kasus, seringkali berhenti ditahap ini. Hal ini dapat diperbaiki, dengan catatan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dapat menjaga independensinya, sehingga keberlangsungan proses hukum tetap dapat dijaga.
Ketiga, yaitu pemberdayaan masyarakat. Sepertinya memang kurang terdengar ‘gaung’nya. Padahal di dalam struktur BPOM sendiri sebenarnya sudah terdapat UPLK (Unit Pengaduan dan Layanan Konsumen) dan juga bidang khusus yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi melihat kemampuan menjalin kerjasama, baik itu dengan media (cetak maupun elektronik), Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta Dinas Kesehatan maupun dinas-dinas yang lain belum optimal diupayakan, sehingga kedepan kerja sama lintas sektoral ini sangat dipandang perlu untuk ditingkatkan performa-nya.


3 Comments

  1. Upika says:

    Salam kenal juga Umar….
    kul dimana?

    ———-
    kasus2 yg ada ttg keamanan pangan, obat dan kosmetik adalah feneomena gunung es..jadi memang masalahnya sangat banyak dan butuh dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri

    >>> Salam kenal jg ^_^
    Udah selesai neh kuliahnya… TPHP UGM.. skrng di BPOM PLKY.
    Yupz, lama gak nongol ya??? kemana j neh…

  2. Rani Dwi Purnama says:

    ‘BPOM DAN KEMENKES DIBUBARKAN SAJA’

    Rutinitas dan kinerja buruk BPOM terjadi setiap tahun dan terus berulang.

    Kepemimpinan tak tegas dan tak jelas di tingkat institusi dan nasional merusak segalanya. Di sebuah radio swasta nasional Elshinta untuk kesekian kali dibahas kinerja BPOM. Di acara tengah malam hingga larut pagi itu muncul berbagai opini atau komentar banyak anggota masyarakat pecinta radio tersebut. Ada banyak yang memberikan apresiasi terhadap BPOM dan ada banyak pula yang memberikan saran-saran dan bahkan menyindir dan mencaci. Yang menyindir dan mencaci lebih banyak ketimbang yang memberi apresiasi. Apa maknanya?

    Dari sangat banyak opini dan komentar tersebut terlihat bahwa sesungguhnya kinerja BPOM kurang efektif dan tidak banyak berubah. Setiap bulan Ramadhan tiap tahun, misalnya, BPOM mengadakan sidak ke berbagai pasar penjual makanan dan minuman dan ke supermarket-supermarket guna memeriksa kemungkinan adanya makanan dan minuman yang kadaluwarsa dan lainnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya tentu saja ditemukan banyak makanan dan minuman kadaluwarsa atau makanan dan minuman terlarang karena mengandung bahan pengawet dan pewarna yang tak diperbolehkan. Ini terutama di pasar-pasar tradisional, pasarnya rakyat kelas bawah.

    Orang-orang BPOM digaji besar oleh uang negara uang rakyat untuk menjalankan tugas penting mengontrol terhadap makanan dan minuman yang ada di pasaran. Namun dari banyak pendengar Elshinta yang memberikan komentar, kita bisa menemukan bahwa BPOM ternyata hanya melakukan rutinitas dan kienrjanya buruk. BPOM tidak membuat terobosan apapun dari tahun ke tahun dan tidak ada pembenahan sistemnya.

    “BPOM hanya seremonial belaka, tiap tahun mereka [BPOM] turun ke pasar-pasar tapi tak ada ahsil, makanan dan minuman berpengawet ilegal tetap banyak,” ujar seorang pendengar. Beberapa pendengar yang lain mengomentari daging sapi di pasaran yang berformalin agar lebih tahan lama. “Kalau ke pasar-pasar pagi di jam-jam siang kita bisa menemukan penjual daging itu sedang melumuri dagingnya dengan larutan formalin lalu disimpan untuk dijual esok. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri,” ujarnya.
    “Saya lihat sendiri bakso, tahu dan ikan direndam di air formalin. Kalau dibau terasa. Tahu dan ikan diformalin berbau kedelai, yang diformalin berbau formalin,” ujar pendengar lainnya.

    Dari beberapa saksi mata atau pengakuan itu bisa ditarik kesimpulan-kesimpulan nyata. 1\ BPOM tidak menghasilkan efektivitas kinerja kontrolnya terhadap makanan dan minuman yang tidak sehat dan bahkan berbahaya bagi kesehatan, terbukti dengan terus beredarnya makanan dan minuman berpewarna dan berpengawet. 2\ BPOM bahkan menunjukkan kemunduran kinerja, terbukti dengan terus merajalelanya daging, bakso, tahu dan ikan berformalin di pasaran umum. 3\ Terus terjadi tindak pidana yang dilakukan banyak penjual tersebut, berarti BPOM hanya menjalankan rutinitas tanpa target kinerja yang jelas untuk dicapai, berarti kemungkinan BPOM tidak melaporkan temuan-temuannya kepada polisi. 4\ Polisi tidak melakukan tindak lanjut atas kemungkinan laporan temuan-temuan BPOM. Pelajaran sangat-sangat penting yang bisa diperoleh dari kebiadaban BPOM adalah sesungguhnya BPOM selalu berkinerja sangat buruk.

    Dari radio rakyat Elshinta banyak orang marah terhadap kinerja sangat buruk BPOM. Mereka kebanyakan melihat bahwa BPOM tidak ada fungsinya dan tak ada manfaatnya publik dan masyarakat luas Indonesia. Mereka minta agar BPOM dibubarkan. “Untuk apa negara menggaji mereka kalau tidak mengawasi efektif,” ujar mereka.

    CARA KORUPSI TAK LANGSUNG

    Beberapa pendengar memberikan komentar dengan mengaitkan korupsi tak langsung BPOM dan Kemenkes baru-baru ini melalui peluncuran produk makanan bayi, sesudah kasus heboh makanan bayi yang disinyalir mengandung racun beberapa waktu sebelunya. Kata mereka, orang-orang di Kemenkes dan BPOM mulai membuat kesepakatan agar Menkes segera mengumumkan produk-produk makanan bayi yang diproduksi beberapa perusahaan tertentu aman dan sehat. Menurut mereka, uang dari perusahaan-perusahaan tersebut yang masuk ke kantong pejabat-pejabat Kemenkes dan BPOM mencapai ratusan juta dan miliaran. “Lihat rumah dan mobil pegawai-pegawai BPOM baru-baru dan bagus-bagus,” ujarnya. Melihat hal-hal tak beres tersebut, mereka juga menyarankan agar BPOM dan Kemenkes dibubarkan saja. (Rdp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: